DPRD Desak Pemkot Surabaya Tutup Pasar Grosir Ilegal

SURABAYA- Pemerintah Kota Surabaya didesak menutup pasar grosir ilegal yang berada di beberapa tempat di Kota Surabaya. Pedagang Pasar Induk Osowilangun (PIOS) menuntut keadilan ke DPRD Surabaya.

Pasar grosir yang dinilai melanggar Perda No 1 Tahun 2015 tentang pasar rakyat dan terkesan dibiarkan bisa mengancam pasar induk yang telah berdiri dengan memenuhi persyaratan, salah satunya PIOS.

"Makanya saya mengadukan kepada DPRD Surabaya ini untuk meminta keadilan menutup pasar-pasar grosir yang ilegal itu,” kata salah satu pedagang PIOS, Kadek Buana, saat dengar pendapat di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin, (17/4/2017).

Menurut Kadek, pasar grosir ilegal itu adalah pasar-pasar yang tidak mengantongi izin menjual grosir dan hanya mendapatkan izin menjual eceran. Namun, kenyataannya di lapangan mereka juga menjual grosir, sehingga pasar tersebut sudah melanggar Peraturan daerah karena tidak sesuai dengan perizinannya.

"Saya minta peraturan daerahnya segera ditegakkan. Kalau izinnya ecerah ya harus jual eceran, kalau izinnya grosir maka harus jual grosir,” kata dia.

Pasar grosir ilegal ini ditemukan di beberapa tempat. Diantaranya Pasar Tanjungsari dan Dupak serta beberapa pasar grosir lainnya yang tidak mengantongi izin grosir.

"Awalnya kami sangat laris dan ramai, tapi setelah semakin banyak pasar grosir ilegal, kami mengalami penurunan hingga 80 persen," kata dia.

Salah satu pengelola PIOS, Trisila, mengaku mendukung langkah para pedagang yang mengadukan ke dewan, karena mereka sebagai patner tentunya mengetahui keresahan pedagang.

"Kami bawa file foto dan video yang membuktikan bahwa ada beberapa pasar sudah melakukan grosir," kata dia yang datang bersama pedagang.

Trisila pun meminta rekaman itu diputar sehingga di video tersebut tampak jelas para pedagang yang melakukan jual beli grosir, bukan eceran. Beberapa komunikasi antara pedagang dengan pembeli di video tersebut juga semakin meyakinkan bahwa pedagang jual grosir.

"Ini harus grosir, tidak boleh ngecer,” kata salah satu pedagang dalam video tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur meminta kepada perwakilan Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya untuk segera bertindak tegas menindaklanjuti keluhan para pedagang PIOS itu.

Sebab, kondisi ini sudah lama terjadi dan masih terkesan dibiarkan oleh Pemkot Surabaya. “Ini harus segera dievaluasi izinnya. Pemkot tidak bisa menutup mata karena sudah disertai bukti-bukti fakta berupa foto dan videonya,” kata Mazlan saat memimpin dengar pendapat itu.

Bahkan, ia meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tegas dengan segera mengeluarkan surat peringatan kepada para pedagang grosir ilegal yang tidak mematuhi perda.

Apabila memang ada pelanggaran, maka pasar tersebut bisa sampai pada pencabutan izin dan pembekuan atau bahkan penutupan. (Deny Prastyo/M. Syarrafah)

Tinggalkan Komentar