Keluarkan SP 1, Dinas Perdagangan juga Diminta Tutup Pasar Grosil Ilegal

SURABAYA- Dinas Perdagangan Kota Surabaya mulai bersikap tegas terhadap pasar grosir ilegal yang ada di Kota Surabaya. Buktinya, mereka telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada tiga pasar grosil ilegal, yaitu pasar Tanjung sari 47, Tanjung Sari 74 dan Pasar Dupak.

“Ketiganya sudah kami berikan SP 1 minggu kemarin,” kata Kepala Dinas perdagangan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, saat dengar pendapat di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin, (15/5/2017).

Menurut Arini, sanksi tersebut mengacu pada peraturan Wali Kota Surabaya nomor 53 tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran peraturan daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.

Dalam perwali tersebut, disebutkan sanksi administratifnya adalah peringatan tertulis, lalu pembekuan surat usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R), pencabutan IUP2R; dan/atau penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.

“Sekarang yang kami lakukan adalah peringatan tertulis, karena setelah kami pelajari ternyata memang ada pelanggaran ijinnya,” kata dia.

Arini menjelaskan dalam Perda maupun Perwali memang tidak diatur secara rinci tentang Peringatan SP 1 hingga SP 3 itu. Hal itu diatur dalam SOP Dinas Perdagangan. Keterangan Arini ini memicu pertentangan banyak pihak, para anggota dewan maupun sejumlah pakar yang hadir saat itu.

Pakar Hukum Ubaya Prof Dr Eko Sugitario yang turut hadir pada saat itu menjelaskan bahwa sanksi tegas bagi pasar yang beralih peruntukannya tidak diatur dalam Perda. Namun, setelah melihat tayangan video yang dibawa oleh para pedagang Pasar Induk Osowilangun ketika mengadukan ke dewan beberapa waktu lalu, dan melihat salinan perizinan IUP2R yang jelas-jelas melarang berjualan grosir, maka Prof Dr Eko langsung meminta kepada Dinas Perdagangan supaya lebih tegas untuk menutup pasar grosir ilegal itu.

"Setelah lihat tayangan ini makin jelas pelanggarannya, saya lebih yakin sanksi terhadap itu apa. Kalau sp kan surat peringatan, ya kalau tegas ya dicabut," tegas Eko.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur juga meminta kepada Dinas Perdagangan untuk tegas menyikapi polemik ini, supaya tidak berlarut-larut. Ia pun sempat menyinggung persoalan peta kawasan Tanjungsari yang merupakan kawasan pergudangan dan perindustrian.

“Tanjungsari itu merupakan kawasan yang abu-abu, sehingga tidak boleh perdagangan karena itu masuk kawasan pergudangan dan perindustrian,” kata dia.

Oleh karena itu, ia berkali-kali meminta kepada Dinas Perdagangan supaya lebih tegas menyikapi polemik ini. Sanksi tegas itu harusnya segera dilakukan, pakar pun juga telah merekomendasikan itu.

"Selanjutnya, Kami sudah sepakat dengan Bu Arini untuk membahas peruntukan ijin itu. Nanti akan mengundang DCKTR dan Satpol PP Surabaya tentang surat peruntukan itu,” kata dia. (M. Syarrafah/BS).

Tinggalkan Komentar