Dinas Perdagangan Mangkir Saat Dengar Pendapat Pasar Grosir Ilegal

SURABAYA- Komisi B DPRD Kota Surabaya merasa kecewa terhadap sikap Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih yang mangkir saat diundang dengar pendapat soal pasar grosir ilegal di Komisi B, Senin, (29/5/2017).

Bahkan, dewan merasa dipermainkan oleh Arini karena tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi terhadap undangan yang telah dikirimnya sejak minggu lalu.

“Sangat kecewa (Arini tidak datang). Kalau mau mempermainkan dewan seperti ini, kami juga bisa mempermainkan Pemkot. Tapi nanti dipanggil lagi lah, untuk melihat tingkat kepatuhannya,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur, di ruangannya.

Padahal, ketika dengar pendapat pasar grosir sebelumnya, Arini sempat berkomitmen untuk hadir dalam setiap hearing. Selama ini, ia jarang hadir karena sibuk dengan pekerjaan barunya yang baru menjabat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

“Buktinya, pada hari ini tidak datang lagi. Sebenarnya, apapun alasannya bisa kami terima, tapi sekarang tidak hadir tanpa konfirmasi,” tegasnya.

Mazlan menjelaskan sejatinya hari ini mengundang empat dinas terkait pasar grosir ilegal, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan Satpol PP Surabaya. Dari empat dinas yang diundang itu, hanya satu yang tidak datang, yaitu Dinas Perdagangan.

“Ini mungkin bentuk ketakutan dari Dinas Perdagangan, karena tidak hadir tanpa konfirmasi. Mungkin takut karena tidak siap dengan berbagai jawaban. Hal semacam ini tidak patut dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang tidak hadir sekaligus tidak memberikan konfirmasi,” kata dia.

Menurut Mazlan, sikap tegas dari Dinas Perdagangan sudah ditunggu banyak pihak, terutama para pedagang Pasar Induk Osowilangun (PIOS) yang mengadukan adanya pasar grosir ilegal di beberapa tempat di Surabaya. Pada saat mengadukan itu, para pedagang juga membawa bukti file foto dan video yang menggambarkan pasar grosir ilegal.

“Makanya kami akan konfirmasi kelanjutannya hari ini, tapi tidak datang. Padahal, yang kami tahu surat peringatan pertama (SP 1) yang dikeluarkan itu waktunya 14 hari, dan sampai hari ini sudah lebih, harusnya sudah ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Mazlan menambahkan, rencananya pada hari ini juga ingin mempertanyakan sikap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengeluarkan surat ijin pada Pasar Tanjungsari.

Padahal, di kawasan tersebut bukan kawasan perdagangan, sehingga tidak boleh menjual secara grosir di kawasan tersebut. “Kelihatannya ada hal-hal yang dipaksakan dalam surat itu,” kata dia.

Sebenarnya, dengar pendapat itu sempat dibuka oleh komisi B, meskipun tanpa kehadiran Dinas Perdagangan. Mazlan pun sempat menanyakan kepada Satpol PP dan Bagian Hukum tentang sikap tegas Pemkot Surabaya dalam menindak pasar grosir ilegal.

Namun, dengar pendapat itu tidak membuahkan hasil, karena sama-sama menunggu sikap tegas Dinas Perdagangan. Oleh karena itu, Mazlan memastikan komisi B akan terus menanyakan sikap tegas Dinas Perdagangan dengan memanggil lagi untuk hearing pada Jumat mendatang.

“Berarti kita tunda rapatnya hari Jumat mendatang, sekitar pukul 13.00,” pungkasnya. (M. Syarrafah/BS).

Tinggalkan Komentar