Tak Hiraukan Peringatan Tertulis, Ijin Pasar Tanjungsari Dibekukan

SURABAYA- Pedagang pasar grosil ilegal ternyata tidak menghiraukan peringatan tertulis Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Padahal, surat peringatan pertama (SP-1), SP-2, dan SP-3 sudah dilayangkan kepada mereka sejak beberapa bulan lalu, tapi tidak dihiraukan.

Setelah peringatan tertulis tidak dihiraukan, maka Dinas Perdagangan Kota Surabaya melakukan langkah berikutnya, yaitu membekukan tiga pasar yang diduga menjadi pasar grosir ilegal. Ketiga pasar itu adalah Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36 dan Pasar Dupak Rukun 103.

Kasie Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan (Disperdag) Kota Surabaya Muhammad Sultoni saat dengar pendapat (hearing) di Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan pihaknya sudah membuat surat pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Surat itu tinggal ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Arini Pakis Pakistyaningsih.

“Kami sudah membuat surat pembekuan dan saat ini surat itu sudah ada di meja Bu Kadis. Sore ini dikirim kepada tiga pasar itu,” kata Sultoni saat dengar pendapat.

Menurut Sultoni, tahapan selanjutnya adalah pencabutan IUP2R; dan/atau penutupan pasar rakyat melalui penyegelan. Namun, ia enggan menjelaskan detail apa yang akan dilakukan selanjut.

“Ini sekarang masih tahap pembekuan. Silahkan baca sendiri dan foto juga tidak apa-apa perda ini,” kata Sultoni sambil menunjukkan fotocopyan Peratusan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.     

Bahkan, ia berkilah tidak tahu apakah tiga pasar itu masih boleh beroperasi atau tidak setelah dikeluarkannya surat pembekuan itu. Ia mengaku masih akan konfirmasi kepada bagian hukum persoalan tersebut.

Sikap Sultoni itu membuat Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Tri Didik Adiono yang memimpin dengar pendapat (hearing) itu meradang. Sebab, bagi dia surat pembekuan itu sudah menggugurkan ijin pasar tersebut, sehingga otomatis tiga pasar itu tidak punya ijin dan berarti ilegal.

“Kalau sudah ilegal, maka Satpol PP harus tegas menindak. Yang paling penting juga tiga pasar itu tidak boleh beroperasi lagi,” tegasnya.

Didik memastikan keputusan pembekuan itu sudah final dan tidak perlu ada proses lebih lanjut. Menurutnya, jika masih ada proses lagi maka prosesnya akan bolak-balik. “Namanya sudah dibekukan ijinnya, kalau ada tahapan lagi nanti berputar-putar. Ini sudah keputusan final,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang PIOS Kadek Buana mengatakan masih akan menunggu sikap tegas dari Dinas Perdagangan untuk menutup pasar grosir ilegal itu. Ia berharap nasib pedagang bisa lebih jelas dengan keputusan tersebut.

“Kami sudah capek dan bingung harus mengadu kepada siapa lagi?, jadi kami mohon ketegasannya,” ujarnya. (M. Syarrafah/BS).

Tinggalkan Komentar