"LAYANAN KAMI TANPA SUAP" Mejeng di Gedung DPRD Surabaya

SURABAYA - Tak hanya kantor d lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dipasangi 'rambu' tolak gratifikasi. Lobi DPRD Surabaya tak luput dari pesan dari lembaga antirasuah itu.

Dua standing banner yang terdapat logo KPK dan Pemkot Surabaya itu dipasang di depan anak tangga menghadap pintu utama.  Jadi, pesan melawan korupsi itu terbaca jelas oleh siapapun yang memasuki rumah wakil rakyat terhormat itu.

Banner yang di sebelah kiri berbunyi "LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI ",  tidak lupa juga sertakan undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut.

Di bagian bawah banner ditulis jelas bagi masyarakat yang ingin mengadukan tindak pidana suap hingga praktik pungl, "PENGADUAN UPG KOTA SURABAYA 031-5319098".

Di banner yang dipasang sebelah kanan berbunyi "HADIAH YANG DITERIMA TERKAIT PEKERJAAN ADALAH KORUPSI". Dua standing banner itu sudah beberapa hari 'menyapa' penghuni gedung DPRD Surabaya.



"Sudah lama kok, kita mendukung sepenuhnya," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto kepada bicarasurabaya.com saat menemuinya, Senin (4/9/2017).

Sebelumnya, Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser mengatakan imbauan berbentuk banner perang melawan korupsi itu terdapat di semua SKPD Pemkot Surabaya.

“Imbauan semacam ini sudah dipasang sejak tiga minggu lalu,” kata Fikser, Kamis (31/8/2017).

Menurut Fikser, imbauan semacam itu merupakan salah satu cara pencegahan untuk memerangi korupsi di lingkungan Pemkot Surabaya.

Baca Juga: Imbauan Tolak Gratifikasi Hiasi Kantor Dinas Pemkot Surabaya
“Selama ini, Pemkot Surabaya juga sudah intens berkomunikasi dengan KPK,” kata dia.

KPK memang berkali-kali menggandeng Pemkot Surabaya dalam rangka mencegah korupsi. Bahkan, KPK juga sering mengajak berbagai kepala daerah untuk belajar e-government ala Wali Kota Risma karena dinilai berhasil mencegah korupsi.

Wali Kota Risma pun sebenarnya ingin menyerahkan semua sistemnya kepada KPK. Namun, KPK menolak dan menyerahkan kembali sistem tersebut kepada Pemkot Surabaya.

Reporter: Ach Zainul Arifin, M. Syarrafah

Tinggalkan Komentar