Protes Doktor Kehormatan Cak Imin, Dosen Unair Tempuh Jalur Hukum?

SURABAYA- Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair, mempertanyakan proses pemberian gelar Honoris Causa yang disematkan pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Selasa (3/10/2017) di Kampus C Unair.

Mewakili perkumpulan dosen FISIP Unair, Airlangga Pribadi mengatakan ada yang salah dalam proses mekanisme dan tata kelola Universitas Airlangga dalam memberikan gelar Honoris Causa.

Airlangga mengungkapkan pemberian gelar doktor kehormatan bukan didasarkan dari berapa buku yang sudah ditulis, tetapi proses pemberian gelar itu pun harus sesuai dengan prosedurnya.

"Kita dosen di Fisip Unair tidak dilibatkan sama sekali, kemudian kontribusi apa yang telah diberikan oleh Muhaimin Iskandar, terutama dalam program kemanusiaan dan pluralisme, khususnya di Jawa Timur seperti halnya kasus pengusian syiah di Sampang," ujarnya kepada wartawan di Kampus B Unair, Selasa (3/10/2017).

Menurut Airlangga Pribadi seruan ini menunjukan kepada publik, tentang bagaimana para dosen di Unair tetap mejaga dan membela integritas serta marwah kehidupan kampus.

"Kami dosen-dosen tetap menjaga, membela integritas dan marwah kehidupan akademik kampus dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, kami pikir hal ini menjadi sangat penting karena sudah menjadi sorotan publik," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya tidak hanya selesai sampai disitu. Bahkan, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan  akan menempuh jalur hukum, ada keputusan hukum untuk menganulir dan membatalkannya.

“Setidaknya kami melakukan ini untuk koreksi kami yang maksimal, sehingga kehidupan pengelolan kampus berdasarkan pada tata kelola yang bersih (University of goverment) bisa dijaga," ujarnya.

Selain itu, Airlangga kembali menegaskan bahwa dalam proses penganugerahan tersebut bukan secara personal, bukan secara politik yang menjadi penolakan.

"Tapi ada proses yang tidak berjalan secara tidak terbuka, tidak partisipatif, tidak transparan  yang mana bisa kita lihat misalnya saudara Muhaimin Iskandar mendapatkan gelar doktor  honoris causa dalam bidang sosiologi politik, tapi ditolak oleh Departemen Sosiologi dan Departemen Politik, artinya bahwa proses tersebut tidak mengindahkan para dosen yang ada di Departemen Politik dan Sosiologi," ujarnya.

Pihaknya dalam waktu dekat akan kembali melakukan rapat bersama dosen dan alumni Unair untuk menentukan langkah hukum dan langkah lain yang akan ditempuh.

"Sore ini akan kami rapatkan dulu, upaya hukum apa yang akan kita tempuh, apakah melalui PTUN atau bentuk hukum lainnya. Tujuannya agar kedepan tidak ada lagi penganugerahan seperti ini," pungkas pemilik gelar PhD dari Murdoch University ini.

Reporter: Deny Prastyo

Editor: M. Syarrafah

Tinggalkan Komentar