Wali Kota Surabaya Menang Gugatan, PT Maspion Diminta Kosongkan Tanah Sengketa

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan gugatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dengan sengketa tanah yang selama ini dikuasai oleh PT Maspion. Akibatnya, hakim minta pada PT Maspion agar mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 2.143 m2 tersebut pada Pemkot Surabaya.

Tanah yang jadi sengketa tersebut terletak di Jalan Pemuda Nomor 17 Surabaya. Tanah seluas 2.143 m2 tersebut, selama ini dikuasai oleh PT Maspion.

Masalah terjadi saat perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Maspion, yang memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun, setelah pemkot mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada 1996 lalu.

Saat perjanjian sudah berakhir, PT Maspion tak kunjung menyerahkan tanah tersebut. Padahal, perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016 lalu.

Terkait dengan hal itu, Majelis hakim yang diketuai R Anton Widyopriono menyatakan bahwa PT Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Pemkot sudah benar menolak permohonan Maspion, karena permohonan perpanjangan selambatnya diajukan dua tahun sebelum masanya habis. Tapi Maspion baru mengajukan empat bulan sebelum masa HGB habis," ungkapnya.

Untuk itu, majelis hakim pun menghukum PT Maspion atau pihak ketiga yang menerima hak dari PT Maspion untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pemkot Surabaya.

"Menghukum tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa, selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar hakim Anton, Kamis (14/3).

Terkait gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp 2,1 miliar dan gugatan imateriil sebesar Rp 100 miliar oleh Pemkot pada PT Maspion, ditolak oleh hakim.

Hakim beralasan, tuntutan itu dianggap kabur karena selama menyewa tanah tersebut, Maspion selalu membayarnya dan hasilnya masuk ke kas negara.

Terkait putusan ini, PT Maspion memiliki kesempatan dua pekan untuk mengajukan banding atau tidak. Namun, pengacara Maspion, Era Destriana yang hadir dalam sidang tersebut enggan berkomentar. Dia menyatakan masih akan berkoordinasi dulu untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak.

"Nanti kami akan komunikasikan dulu dengan tim dan klien. Kami juga masih belum terima salinan putusannya. Nanti akan kami putuskan banding atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, pengacara Wali Kota Surabaya, Yudho Wicaksono menyambut baik putusan hakim tersebut. Dia menyatakan bahwa Maspion sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut dia, sertifikat HGB sudah berakhir tapi sampai sekarang tanah belum diserahkan.

"Kami akan tunggu selama 14 hari ini apakah lawan banding atau tidak. Nanti kami akan minta baik-baik. Kalau tidak bisa diajak baik-baik nanti akan kami eksekusi," katanya (mrd).

Tinggalkan Komentar