Menteri Rini Akui Akan Bentuk Holding Penerbangan

Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMUN Rini Soemarno mengakui tengah membahas pembentukan holding BUMN Penerbangan. Mulanya, hal ini diketahui dari surat bersifat rahasia Rini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pembentukan Holding BUMN Penerbangan.

Surat tertanggal 25 Maret 2019 tersebut berisikan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara. 

Rini menyatakan surat tersebut merupakan bentuk koordinasi antara kementerian terkait dalam rangka analisis pembentukan Holding BUMN Penerbangan. 

"Dalam kami membuat holding, kami analisa. Analisa itu, kami undang Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM. Kalau holding untuk konstruksi kami undang Kementerian PUPR, kalau urusan penerbangan kami undang Kementerian Perhubungan. Hal-hal seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," katanya di Gedung BEI, Senin (15/4). 

Selain kementerian terkait, ia mengatakan pihaknya tengah menganalisis pembentukan holding BUMN Penerbangan dengan konsultan. Holding BUMN Penerbangan diharapkan bisa memperkuat perusahaan-perusahaan plat merah di sektor penerbangan. 

Lewat permodalan yang kuat, diharapkan perusahaan bisa melakukan eskpansi bisnis serta tidak bergantung kepada pendanaan pemerintah. 

"Karena itu yang kami pelajari adalah neraca dari perusahaan ini. Holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat, sehingga neracanya lebih besar, sehingga kita bisa melakukan investasi yang lebih banyak," jelasnya. 

Rini mengatakan kepada Sri Mulyani bahwa kementeriannya sudah membuat kajian tentang pembentukan holding BUMN sarana dan prasarana perhubungan udara. Surat itu bernomor S- 180 /MBU/03/2019. 

Ada beberapa garis besar hasil kajian. Salah satunya, manfaat pembentukan perusahaan induk itu. Pembentukan holding tersebut diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan di industri sektor perhubungan udara di Indonesia. 

Keterbatasan yang dimaksud dalam surat tersebut terdiri dari masalah kapasitas infrastruktur, konektivitas, keterbatasan regulasi, dinamika persaingan pasar, juga peningkatan standar pelayanan. 

Hasil kajian lain berkaitan dengan induk holding. Dalam surat tersebut Kementerian BUMN mengusulkan agar nantinya PT Survai Udara Penas (Persero) bisa menjadi induk. Mereka juga mengusulkan agar PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) (cnn).

Tinggalkan Komentar